SANGGAU – Keresahan melanda masyarakat di pedalaman Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sanggau. Hingga awal tahun 2026, kejelasan mengenai Proyek Listrik Desa Selampung masih menjadi tanda tanya besar. Warga di Dusun Sonau dan Dusun Rontang, Desa Selampung, Kecamatan Jangkang, mulai menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pemerintah desa setempat.
Persoalan ini bermula dari program pemasangan jaringan listrik yang dibiayai oleh anggaran tahun 2023. Namun, realita di lapangan menunjukkan kemajuan yang sangat lambat. Fokus utama keresahan warga tertuju pada sosok oknum Kepala Desa berinisial LKS, yang dinilai kurang transparan dalam mengelola kelanjutan proyek vital ini.
Awal Mula Masalah Proyek Listrik Desa Selampung
Proyek Listrik Desa Selampung awalnya digadang-gadang sebagai solusi jitu untuk mengatasi keterbatasan akses energi di wilayah pedalaman Jangkang. Pengerjaan yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2024 tersebut diharapkan bisa segera dinikmati warga. Namun, kenyataannya proyek ini mandek tanpa jadwal pasti.
Ketidakjelasan ini memicu kecurigaan, terutama karena warga mengaku telah menyetorkan sejumlah uang. Suryadi (48, nama samaran), salah satu warga terdampak, menyatakan bahwa masyarakat sudah kehilangan kesabaran. Menurutnya, janji awal pemasangan listrik ini seolah menguap begitu saja.
“Kami sudah menunggu lama sejak janji awal pemasangan listrik ini. Anggaran tahun 2023 seharusnya mulai pengerjaan 2024, tapi sampai sekarang (Februari 2026) belum ada kejelasan,” ungkap Suryadi dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa dana telah cair dan dibayarkan langsung kepada Kades (LKS) serta Kepala Dusun (MLK). Bukti pembayaran berupa kwitansi pun dipegang oleh warga, namun progres fisik di lapangan masih nol besar untuk beberapa titik.
Keluhan Warga Dusun Sonau dan Rontang Terkait Proyek Listrik Desa Selampung
Kondisi di Dusun Rontang bahkan lebih memprihatinkan dibandingkan Dusun Sonau. Jika di Sonau tiang-tiang sudah berdiri, di Rontang tanda-tanda pembangunan jaringan listrik hampir tidak terlihat. Hal ini membuat aktivitas warga di malam hari terhambat.
Ibu Rini (38, nama samaran), warga lainnya, menyampaikan betapa sulitnya hidup tanpa penerangan yang memadai. Menurutnya, pemungutan biaya sudah dilakukan, namun fasilitas yang dijanjikan dalam Proyek Listrik Desa Selampung tidak kunjung terealisasi.
“Jangan kabel, tiang saja belum dipasang. Sementara biaya sudah dipungut dari warga,” cetus Ibu Rini dengan nada kesal.
Situasi ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi energi di wilayah terpencil. Padahal, akses listrik merupakan hak dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah daerah maupun pusat melalui program elektrifikasi nasional.
Tanggapan Kades LKS Mengenai Kendala Proyek Listrik Desa Selampung
Menanggapi gejolak yang terjadi, Kepala Desa Selampung berinisial LKS memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi oleh awak media pada Selasa (3/2/2026). Menurutnya, Proyek Listrik Desa Selampung untuk wilayah Dusun Sonau sebenarnya sudah masuk tahap akhir, meski lampu belum bisa menyala.
“Untuk Dusun Sonau sudah selesai, tinggal pemasangan KWH lagi. Tiang dan kabel sudah dipasang, tapi lampu belum menyala karena menunggu sinkronisasi pemasangan jaringan,” jelas LKS.
Terkait keterlambatan yang terjadi, LKS berdalih bahwa ada kendala besar di tingkat anggaran pusat. Ia menyebutkan bahwa terjadi pemangkasan anggaran untuk dialokasikan ke program nasional lainnya, seperti program makan gratis. Hal inilah yang diklaimnya menghambat aliran dana untuk infrastruktur listrik di desanya.
“Kemarin ada kendala keterbatasan anggaran dari pusat akibat pemangkasan untuk program makan gratis dan lainnya,” ujarnya memberikan pembelaan.
LKS juga menambahkan bahwa pihaknya sempat berupaya mencari jalur alternatif karena anggaran tahun 2024 untuk Dusun Sonau tidak masuk dalam link resmi. Ia mengklaim telah mengusulkan bantuan melalui relasi agar program tetap berjalan.
Update Terbaru Proyek Listrik Desa Selampung Tahun 2026
Berdasarkan informasi terbaru yang disampaikan oleh Kades LKS, ada harapan baru untuk tahun 2026 ini. Ia menyatakan telah mendapatkan informasi bahwa anggaran untuk kelanjutan proyek sudah tersedia.
“Kemarin ditelpon, ternyata anggaran sudah ada, jadi tahun ini dikerjakan,” tuturnya.
Namun, untuk Dusun Rontang, progresnya memang diakui masih jauh tertinggal. Pihak PLN dilaporkan sudah melakukan survei, namun belum mengambil titik koordinat pasti untuk pemasangan tiang. LKS meminta warga untuk bersabar menunggu tim PLN turun ke lapangan guna mengukur jarak tempuh dan menentukan titik tiang yang tepat.
Meskipun ada janji baru, warga tetap merasa skeptis. Pengalaman tertundanya proyek dari tahun 2023 ke 2026 menjadi alasan kuat mengapa masyarakat menuntut bukti nyata daripada sekadar janji lisan.
Pentingnya Transparansi Dana Desa dan Pengawasan Proyek
Kasus Proyek Listrik Desa Selampung ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa dan iuran masyarakat. Berdasarkan regulasi di Indonesia, setiap pungutan yang dilakukan oleh perangkat desa harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaporkan secara terbuka kepada publik.
Masyarakat memiliki hak untuk memantau perkembangan proyek pemerintah melalui portal Siskeudes atau melaporkan indikasi penyelewengan melalui platform LAPOR! milik pemerintah pusat. Keterlibatan aktif warga dalam pengawasan sangat diperlukan agar anggaran tidak disalahgunakan.
Warga Desa Selampung kini berharap agar Pemerintah Kabupaten Sanggau, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta pihak PLN Kalbar, segera turun tangan. Monitoring langsung ke lapangan diperlukan untuk memastikan apakah kendala yang disebutkan oleh Kades LKS memang benar adanya atau hanya sekadar alasan untuk menutupi kelalaian administratif.
Harapan Warga
Terhambatnya Proyek Listrik Desa Selampung bukan hanya masalah teknis kabel dan tiang, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Di tengah kemajuan teknologi tahun 2026, sangat ironis jika masih ada wilayah di Kalimantan Barat yang harus gelap gulita hanya karena masalah koordinasi anggaran yang tidak transparan.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak redaksi masih berusaha menghubungi pihak PLN wilayah Sanggau untuk mengonfirmasi kebenaran survei dan ketersediaan anggaran jaringan yang diklaim oleh Kades LKS. Warga Dusun Sonau dan Rontang hanya menginginkan satu hal: lampu segera menyala di rumah mereka sesuai dengan uang yang telah mereka keluarkan.
